This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

Monday, June 8, 2015

Tujuh Langkah Memenangkan Pilkada

Pilkada layaknya sebuah kompetisi, memerlukan persiapan dan strategi yang matang untuk mendapatkan kemenangan. Sudah banyak contoh bahwa uang dan niat baik semata tidak menjamin kemenangan.Untuk mencapai kemenangan tentunya dibutuhkan persiapan-persiapan yang cerdas dan matang.

Berikut tujuh langkah secara umum yang minimal dilakukan untuk mendapatkan kemenangan dalam pilkada
Langkah Pertama adalah Melakukan Pemetaaan Politik.
Pemetaan politik adalah melakukan analisis terhadap kekuatan dan kelemahan diri dan lawan, kondisi "medan pertempuran, "iklim" medan pertempuran dan media komunikasi. Ibarat seorang yang akan melakukan perjalanan, peta politik ini bisa menjadi panduan untuk mencapai tujuan dengan efektif dan efisien. Banyak kandidat telah sadar akan pentingnya pemetaan politik. Namun sayang, kebanyakan mereka menggunakan asumsi dalam melakukan pemetaan ini. Pemetaan politik yang paling akurat adalah dengan melakukan survei. Dengan melakukan survei, kandidat dapat mengumpulkan berbagai informasi sangat penting dan akurat. 

Langkah Kedua adalah Membuat Target Suara.
Untuk memenangkan Pilkada kadang tidak perlu harus menang 80% suara, tapi cukup dengan 40% suara saja. Karena tidak ada bedanya antara menang Pilkada dengan 90% suara dengan 31% suara. Biasanya kandidat dan tim sukses hanya berhenti disini. Mereka hanya bilang pokoknya kita harus menang 75%. Bagaimana caranya? dari mana suara sebesar itu dan bagimana caranya tidak dijelaskan secara detail. Menentukan target ini bukan dilakukan secara sembarangan. Selama ini tim sukses dan kandidat dalam menentukan target suara dengan mematok target setinggi-tingginya tanpa ada dasar rasional yang kuat. Dan parahnya, tidak dijelaskan secara rinci bagaimana cara meraih target tersebut. Membuat target disini, artinya kita menentukan target suara kemenangan dengan berdasarkan analisis kondisi yang ada, seperti kondisi modal sosial, politik dan finansial kandidat. Jangan sampai karena target suaranya terlalu besar tapi tidak mempertimbangkan kondisi finansial yang ada, kandidat kehabisan dana di tengah jalan. Membuat target suara disini juga akan memperinci target pencapaian suara per wilayah. Mungkin di wilayah A kita hanya menargetkan suara 10%, tapi di wilayah B kita mentargetkan suara 80%.

Langkah Ketiga adalah Mendesain dan Membangun Mesin Suara
Bila target suara sudah ditentukan, langkah selanjutnya adalah menjelaskan bagaimana cara kita mencapai target suara tersebut. Untuk bisa mencapai target suara tersebut, kandidat harus memiliki mesin suara yang akan memobilisasi suara. Bagiamana struktur dan sistem tim sukses yang efektif akan dibahas disini. Disini akan dijelaskan dua mesin suara yang harus dipahami oleh kandidat dan tim sukses yaitu Mesin Jaringan dan Mesin Pencitraan. Dalam pilkada kabupaten/kota, porsi mesin jaringan  sangat dominan, kira-kira mencapai 75% porsinya. Bila di pilkada propinsi, porsi mesin jaringan mencapai 50% dan mesin pencitraan 50%. Sedangkan untuk pilpres, porsi mesin pencitraan lebih dominan mencapai 75% dan mesin jaringan hanya 25%. Mesin jaringan yang sudah tersedia biasanya adalah jaringan partai politik. Namun konyol bila kandidat hanya mengandalkan jaringan partai saja. Kandidat hanya membuat jaringan di luar jaringan partai. Semakin banyak jaringan yang dibuat akan semakin besar kekuatan mobilisasinya. Hanya konsekuensinya adalah semakin membengkakan biaya. Disini lah seninya, bagaimana dengan dana terbatas, kandidat bisa membuat mesin suara yang cukup untuk memenangkan pilkada. Ibarat kita berkendaraan di jalan raya di Jakarta, mobil dengan cc besar mungkin bisa mengangkut penumpang yang banyak, tp mobil besar boros bahan bakar dan tidak lincah bergerak dalam kemacetan. Sementara mobil dengan cc kecil mungkin tidak bisa menampung penumpang yang terlalu banyak, tapi bisa berjalan cepat menembus kemacetan. Begitulah analoginya.

Langkah Keempat adalah Meng Up-grade Mesin Suara
Mesin jaringan yang paling efektif digunakan oleh kandidat adalah jaringan yang sudah eksis sebelumnya di masyarakat. Jaringan yang sudah eksis di masyarakat biasanya sudah memiliki jaringan yang luas dan mekanisme organisasi sudah berjalan. Namun bila kandidat tidak menemukan jaringan yang sudah eksis maka kandidat harus membuat atau menciptakanya. Persoalanya, jaringan yang sudah terbentuk harus dibekali kemampuan untuk "menjual". Jaringan ini adalah ibarat para sales yang menjual produk. Mereka harus kita beri target secara pasti berapa banyak mereka harus bisa menjual produk kita. Mereka juga kita bekali dengan "ilmu" bagiamana cara menjual produk. Bila sebelumnya mereka hanya mampu menjual produk kepada 1 orang, dengan kita lakukan pelatihan komunikasi politik mereka akan bisa menjual kepada 10 orang misalnya. Jaringan juga mesti kita rawat agar tidak dibajak oleh kandidat lain.

Langkah Kelima adalah Menjalankan Program
Bila mesin jaringan kita sudah siap, kita tinggal memberikan amunisi untuk mereka maju ke medan laga. Mereka menjalankan berbagai program yang telah kita rancang. Pada prinsipnya ada dua program yang harus dilakukan oleh kandidat atau tim sukses, yaitu program internal dan eksternal. Program internal menyangkut berbagai program yang ditujukan untuk meningkatkan tingkat elektabilitas kandidat. Program ekternal menyangkut berbagai program yang ditujukan kepada pesaing. Perlu diketahui bahwa seorang kandidat kadang menang pilkada bukan karena dia meraih dukungan yang besar dari pemilih..tetapi karena tidak ada kandidat lain yang suaranya lebih besar dari kandidat yang satu. Artinya, kandidat A menang pilkada dengan suara hanya 31% suara karena kandidat lain suaranya hanya mencapai 25%.

Langkah Keenam adalah Evaluasi dan Monitoring
Bila semua sistem sudah berjalan, kandidat sebenarnya tinggal duduk manis. Dengan sudah terbangun sistem ini, akan terlihat elemen mana yang tidak berjalan atau tidak berjalan secara efektif. Bila ada mesin suara yang tidak berjalan, kandidat harus melakukan evaluasi, mencari jawaban mengapa mesin tidak berjalan dan mencarikan solusinya. Ada beberapa metode evaluasi dan monitoring yang bisa dilakukan oleh kandidat. Dalam bab ini akan dijelaskan secara rinci soal evaluasi dan monitoring.

Langkah Ketujuh adalah Menjaga Kemenangan
Ini adalah program yang harus dijalankan pada masa-masa krusial yaitu masa-masa menjelang pemungutan suara. Banyak hal yang harus dilakukan pada masa-masa ini. Banyak kandidat inginnya langsung potong kompas menjalankan program ini karena menyakini kunci kemenangan pada apa yang dilakukan pada masa ini. Pada masa ini ada program yang tidak nampak di permukaan dan ada yang nampak di permukaan. Beberapa program yang nampak dipermukaan adalah program pembekalan saksi dan program quick count. Bab ini akan menjelaskan secara detail program-program apa saja yang biasa dilakukan pada masa-masa ini.

Sunday, June 7, 2015

Rahasia Kemenangan Jokowi Di Jakarta


Ada dua faktor yang menjadi kunci utama kemenangan Jokowi-Basuki dalam Pilgub DKI Jakarta. Pertama adalah intens-nya Jokowi mengadakan pertemuan langsung dengan warga sebagai cara kampanye dan kedua, gencarnya pemberitaan media tentang aktivitas Jokowi.

Memang sejak awal Jokowi sudah bertekad untuk tidak berkampanye melalui iklan televisi mau pun baliho. Sebab menurut survei,  sumbangan dari baliho maupun atribut sejenis hanya 3,5 persen.Berkampanye dengan mendatangi penduduk ke rumah-rumah mau pun pemukiman mereka memang sudah merupakan cara berkampanye Jokowi ketika memenangi Pilkada Solo.  Gaya Jokowi yang apa adanya, juga membuat media tertarik dan sangat gencar memberitakannya.  Memang itulah Jokowi, dengan gaya berdiri yang kadang-kadang terkesan kikuk dan bahasa-nya yang sederhana.

Hanya saja, ada satu masalah yang dihadapi Jokowi jika ia harus gencar melakukan pertemuan dengan warga ke pemukiman-pemukiman. Masalah itu adalah terbatasnya waktu sebab pada saat yang sama Jokowi masih menjadi walikota Solo. Untuk itu, tim sukses menyusun prioritas wilayah-wilayah yang menjadi sasaran kunjungan Jokowi.  Diputuskan tujuh kriteria dalam menyusun prioritas tersebut.

Pertama, adalah wilayah dengan Daftar Pemilih Terdaftar (DPT)  yang paling banyak.
Kedua, wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk paling tinggi, yakni jumlah rata-rata per Kepala Keluarga (KK) empat orang ke atas.
Ketiga,  wilayah dengan konsentrasi Golput terbanyak pada Pilgub 2007.
Keempat, wilayah  dengan konsentrasi penduduk miskin di Jakarta.
Kelima, wilayah dengan konsentrasi kelas menengah terpadat di Jakarta.
Keenam, wilayah dengan konsentrasi orang Jawa terbanyak di Jakarta.
Ketujuh, wilayah dengan penduduk paling majemuk di Jakarta.

Dengan prioritas sedemikian,  Jokowi dapat memaksimalkan waktunya yang terbatas untuk mengunjungi wilayah-wilayah tersebut. Di beberapa wilayah, Jokowi bahkan melakukan tatap muka dengan penduduk melalui skype.

Strategi itu ternyata tepat. Dari 77 titik wilayah yang jadi prioritas, hanya di tujuh daerah Jokowi kalau suara, itu pun dengan kalah tipis.

Pemasaran Politik

Pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung yang digelar di tanah air sejak tahun 2005, memberikan kesempatan yang luas bagi pemilih untuk  menentukan pilihannya sesuai keinginan dan hati nurani masing-masing yang ada  di daerah. Setiap pilkada langsung digelar hampir selalu dimenangkan pasangan kandidat incumbent. Kesuksesan pasangan kandidat incumbent merupakan  fenomena terkini yang terjadi dalam era pesta demokrasi lokal di berbagai daerah, baik tingkat provinsi, maupun kabupaten dan kota se-Indonesia.

Kehadiran pasangan kandidat incumbent dalam proses demokratisasi yang digulirkan pasca  krisis moneter pada tahun 1997/1998, menorehkan sejarah tersendiri dalam perjalanan kepemimpinan di daerah masing-masing. Dalam sebuah jurnal yang diterbitkan oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI) mencatat, bahwa :
Kepala Daerah incumbent yang maju kembali sebagai calon kepala daerah dalam pilkada (230 orang). Mereka yang menang dan terpilih kembali 143 orang (62,17%), sedangkan incumbent yang lunglai atau kalah hanya 87 orang (37,83%). Keunggulan incumbent yang terlihat mencolok pada pilkada kabupaten/kota, yakni menang 62,73% dan yang kalah 32,27%. Sedangkan pada pilkada provinsi hasilnya berimbang yakni yang menang 50% dan kalah 50%.”

Data yang diterbitkan LSI di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa, betapa  kuatnya power yang dimiliki pasangan kandidat dari incumbent yang maju dalam  pilkada langsung. Misalnya, di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dari  lima kabupaten/kota yang menggelar pilkada langsung yakni Kota Jogja,Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten  Gunung Kidul, pasangan kandidat incumbent yang kalah hanya terdapat di  Kabupaten Gunung Kidul . Sementara, di Provinsi Jawa Tengah, dari 10  kabupaten/kota yang menggelar pilkada langsung, pasangan kandidat incumbent  yang kalah terdapat di tiga kabupaten. Seperti yang diberitakan media online SKH  Sinar Harapan yang menyebutkan bahwa :
Dari hasil pilkada langsung di 10 kabupaten/kota dalam bulan Juni ini, mulai dari Kebumen (5/6), Kota Semarang dan Kabupaten Kendal (26/6), lalu Kabupaten Purbalingga, Rembang, Boyolali, Blora, Sukoharjo, Serta Kota Magelang, dan Surakarta (27/6), hanya tiga orang incumbent kalah yakni di Kota Solo, Kabupaten Boyolali, serta Kabupaten Rembang. Sementara itu, tujuh yang lainnya kembali melanjutkan kepemimpinan lima tahun kedepan.

Jika dilihat dari segi personal pasangan kandidat, pasangan kandidat  incumbent setidaknya sudah mempunyai keunggulan tersendiri dibandingkan dari  kandidat non-incumbent seperti, popularitas, citra, penguasaan opini di  masyarakat serta penguasaan opini yang ada di media massa , dan persiapan  finansial, rekrutmen tim sukses, strategi, taktik pemenangan serta pemahaman  karakteristik masyarakat pemilih. Dalam pilkada langsung di Kabupaten  Bojonegoro, pada 10 Desember 2007, telah terjadi kompetisi antara pasangan  calon incumbent dengan non-incumbent, sehingga masing-masing pasangan calon  bersama tim sukses membutuhkan sebuah strategi komunikasi yang efektif. Hal  itu dimaksudkan untuk memunculkan kesadaran, rasa simpati, dan dukungan dari para pemilih. Serta bagaimana membina hubungan antara pasangan calon dengan  para pemilih, sehingga para pemilih mencoblos pasangan calon yang diusung tim  sukses tersebut. Sebagaimana diberitakana media online detikcom, pasangan calon  non-incumbent yakni Suyoto-Setyo Hartono telah berhasil memenangkan pilkada  langsung di Kabupaten Bojonegoro yang digelar pada 10 Desember 2007 lalu.

”Walaupun terjadi pernghitungan suara ulang dan terdapat penyusutan selisih suara, tapi tetap tidak mengubah hasil kemenangan pasangan cabup-cawabup Suyoto Setyo Hartono dalam pilkada Bojonegoro, Senin (10/12/2007) pekan kemarin. Dengan meraup 279.296 suara (38,45%), Suyoto-Setyo Hartono mengungguli 2 rival kuatnya yang tak lain adalah incumbent. Pasangan Santoso (Bupati sekarang)-Budi Irawanto (Ketua DPC PDI P) pada urutan kedua dengan 230.331 suara (31,71%). Sedangkan tandem Thalhah (Wabup sekarang)-Tamam Syaifunddin (Ketua DPRD) sebagai juru kunci dengan 216.787 suara (29,84%). Sedangkan yang tidak menggunakan hak pilih alias golput 247.751 atau 24,9%.”
Fenomena kemenangan non-incumbent, pasangan kandidat Suyoto-Setyo  Hartono, layak disimak terutama bagi mereka yang ingin running dalam pilkada  langsung bupati/walikota atau pilkada langsung gubernur. Mengapa pasangan  non-incumbent bisa mengalahkan pasangan incumbent yang notabennya juga  didukung partai besar atau dapat dukungan terbanyak dari kursi parlemen yang  ada di daerah tersebut?. Dalam pilkada langsung di Bojonegoro, komposisi  kekuatan partai pendukung dari kursi parlemen DPRD Bojonegoro, seperti yang  diberitakan media cetak SKH Radar Bojonegoro, sebagai berikut, yakni :
“Dukungan parlemen pasangan M. Thalhah-Tamam Syaifuddin adalah Partai Golkar, PKB, Partai Bintang Reformasi (PBR), dan Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB). Total jumlah kursi keempat parpol tersebut adalah 25 kursi atau 55 persen. Sedangkan pasangan M. Santoso-Budi Irawanto adalah Partai Demokrat, PDIP, dan PKS. Total jumlah kursi ketiga parpol tersebut adalah 13 kursi. Sementara dukungan parlemen pasangan SuyotoSetyo Hartono adalah PAN, PPP, dan PNBK. Total jumlah kursi ketiga parpol tersebut adalah 7 kursi.”
Pada umumnya di setiap pilkada langsung di gelar, pasangan kandidat  yang didukung kursi parlemen terbanyak dan sekaligus incumbent berhasil memenangkan pilkada langsung seperti dalam pilkada langsung Provinsi DKI  Jakarta, Kota Jogja, Kabupaten  Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kebumen,  Kabupaten Purworejo. Namun, apa yang terjadi dalam pilkada langsung yang ada  di Bojonegoro justru sebaliknya, dukungan kursi parlemen pasangan Suyoto-Setyo Hartono yang paling sedikit yakni 7 kursi, yang telah berhasil meraih  kemenangan dalam pilkada langsung tersebut. Sedangkan pasangan M. Thalhah-Tamam Syaifuddin  yang mendapat dukungan parlemen paling banyak yakni 25  kursi setara dengan 55 persen, justru  perolehan suaranya dari para pemilih paling  rendah. Muhammad Asfar, Direktur Pusat Studi Demokrasi dan Hak Asasi  Manusia (Pusdeham) yang dikutip kembali oleh Akhmad Zaini dalam sebuah  artikelnya berjudul NU dan Pilkada Bojonegoro, mengatakan kemenangan  pasangan Toto (Suyoto-Setyo Hartono) di luar prediksi.

Berdasarkan isu yang  berkembang di masyarakat Bojonegoro saat masa-masa kampanye atau pra- pencoblosan, pilkada langsung kali pertama yang digelar oleh Kabupaten  Bojonegoro akan dimenangkan pasangan Thalhah-Tamam atau pasangan Santoso- Budi Irawanto. Karena selain incumbent, kedua pasangan kandidat tersebut juga  mendapat dukungan terbanyak dari kursi parlemen dibanding pasangan kandidat Suyoto-Setyo Hartono, dua pasangan kandidat yang sama-sama bersaing di  lingkungan mayoritas warga nahdliyin ini juga mendapat dukungan dari banyak  tokoh lokal dan nasional terutama tokoh/kiai Nahdlatul Ulama (NU), sementara pasangan kandidat Suyoto-Setyo Hartono selain pendatang baru, pasangan ini
juga relatif paling miskin dalam eksploitasi tokoh, seperti yang dikemukan Prof.  DR. Zainuddin Maliki, M.Si, rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, dalam  sebuah artikelnya berjudul Hasil Pemilihan Bupati Bojonegoro, yang dimuat media cetak SKH Jawa Pos, bahwa :
“Salah satu pertanyaan yang penting diajukan adalah mengapa pasangan Suyoto dan Setyo Hartono (Toto) menang? Pasangan itu dinilai di luar prediksi. Prediksi lebih mengarah kepada pasangan M. Talhah dan Tamam Syaifuddin (Tahta) karena dukungan kiai mainstream NU sekaliber Gus Dur dan Kiai Hasyim Muzadi. Bahkan, pasangan Toto diprediksi tidak lebih populer daripada Santoso dan Irwanto (Sowan). Sebab, pasangan Sowan, selain diposisikan sebagai incumbent, memperoleh dukungan kiai khos NU sekaliber KH Abdullah Faqih Langitan.....! Sebaliknya, pasangan Toto, yang keluar menjadi pemenang, paling miskin dalam eksploitasi tokoh. Justru dalam kampanye, yang diajak naik panggung oleh pasangan Toto bukan tokoh atau kiai besar. Yang dia beri kesempatan adalah rakyat biasa, tukang becak, petani, pegawai rendahan atau pedagang kecil....! Terlepas apakah itu dilakukan secara sadar atau hanya kebetulan, pasangan Toto miskin jaringan dengan kiai besar. Begitu miskinnya, Suyoto hanya bisa menyebut-sebut isterinya adalah anak aktivis PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) dan kawan sekolah dari tokoh sekaliber Muhaimin Iskandar.”

Banyak strategi komunikasi yang digunakan masing-masing pasangan kandidat, termasuk pasangan Suyoto-Setyo Hartono. Penggunaan pendekatan pemasaran politik (political marketing) merupakan salah satu pendekatan baru  dalam memasarkan atau mengemas pesan-pesan politik kepada masyarakat pemilih, karena pemasaran politik berbeda dengan pemasaran produk bisnis dalam arti sesungguhnya. Tentu saja, konsep-konsep pemasaran yang lazim diterapkan  untuk produk komersil tidak bisa diterapkan begitu saja untuk kepentingan politik.

Konsep political marketing memerlukan pendekatan yang beragam sesuai  segmentasi pasar yang dibidik atau sesuai dengan karakteristik pemilih, karena  produk politik sangat berbeda dengan produk komersil baik ditinjau dari  karakteristik produk maupun karakteristik konsumen. Apalagi melihat Suyoto- Setyo Hartono tergolong orang baru di wilayah Bojonegoro, ketokohan dan  popularitas pasangan ini belum banyak dikenal oleh Masyarakat Bojonegoro. Untuk itu, memerlukan perencanaan strategi pemasaran politik yang matang dan strategis untuk memenangkan pilkada langsung.