Pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung yang digelar di tanah air sejak tahun 2005, memberikan kesempatan yang luas bagi pemilih untuk menentukan pilihannya sesuai keinginan dan hati nurani masing-masing yang ada di daerah. Setiap pilkada langsung digelar hampir selalu dimenangkan pasangan kandidat incumbent. Kesuksesan pasangan kandidat incumbent merupakan fenomena terkini yang terjadi dalam era pesta demokrasi lokal di berbagai daerah, baik tingkat provinsi, maupun kabupaten dan kota se-Indonesia.
Kehadiran pasangan kandidat incumbent dalam proses demokratisasi yang digulirkan pasca krisis moneter pada tahun 1997/1998, menorehkan sejarah tersendiri dalam perjalanan kepemimpinan di daerah masing-masing. Dalam sebuah jurnal yang diterbitkan oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI) mencatat, bahwa :
”Kepala Daerah incumbent yang maju kembali sebagai calon kepala daerah dalam pilkada (230 orang). Mereka yang menang dan terpilih kembali 143 orang (62,17%), sedangkan incumbent yang lunglai atau kalah hanya 87 orang (37,83%). Keunggulan incumbent yang terlihat mencolok pada pilkada kabupaten/kota, yakni menang 62,73% dan yang kalah 32,27%. Sedangkan pada pilkada provinsi hasilnya berimbang yakni yang menang 50% dan kalah 50%.”
Data yang diterbitkan LSI di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa, betapa kuatnya power yang dimiliki pasangan kandidat dari incumbent yang maju dalam pilkada langsung. Misalnya, di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dari lima kabupaten/kota yang menggelar pilkada langsung yakni Kota Jogja,Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunung Kidul, pasangan kandidat incumbent yang kalah hanya terdapat di Kabupaten Gunung Kidul . Sementara, di Provinsi Jawa Tengah, dari 10 kabupaten/kota yang menggelar pilkada langsung, pasangan kandidat incumbent yang kalah terdapat di tiga kabupaten. Seperti yang diberitakan media online SKH Sinar Harapan yang menyebutkan bahwa :
”Dari hasil pilkada langsung di 10 kabupaten/kota dalam bulan Juni ini, mulai dari Kebumen (5/6), Kota Semarang dan Kabupaten Kendal (26/6), lalu Kabupaten Purbalingga, Rembang, Boyolali, Blora, Sukoharjo, Serta Kota Magelang, dan Surakarta (27/6), hanya tiga orang incumbent kalah yakni di Kota Solo, Kabupaten Boyolali, serta Kabupaten Rembang. Sementara itu, tujuh yang lainnya kembali melanjutkan kepemimpinan lima tahun kedepan.”
Jika dilihat dari segi personal pasangan kandidat, pasangan kandidat incumbent setidaknya sudah mempunyai keunggulan tersendiri dibandingkan dari kandidat non-incumbent seperti, popularitas, citra, penguasaan opini di masyarakat serta penguasaan opini yang ada di media massa , dan persiapan finansial, rekrutmen tim sukses, strategi, taktik pemenangan serta pemahaman karakteristik masyarakat pemilih. Dalam pilkada langsung di Kabupaten Bojonegoro, pada 10 Desember 2007, telah terjadi kompetisi antara pasangan calon incumbent dengan non-incumbent, sehingga masing-masing pasangan calon bersama tim sukses membutuhkan sebuah strategi komunikasi yang efektif. Hal itu dimaksudkan untuk memunculkan kesadaran, rasa simpati, dan dukungan dari para pemilih. Serta bagaimana membina hubungan antara pasangan calon dengan para pemilih, sehingga para pemilih mencoblos pasangan calon yang diusung tim sukses tersebut. Sebagaimana diberitakana media online detikcom, pasangan calon non-incumbent yakni Suyoto-Setyo Hartono telah berhasil memenangkan pilkada langsung di Kabupaten Bojonegoro yang digelar pada 10 Desember 2007 lalu.
Kehadiran pasangan kandidat incumbent dalam proses demokratisasi yang digulirkan pasca krisis moneter pada tahun 1997/1998, menorehkan sejarah tersendiri dalam perjalanan kepemimpinan di daerah masing-masing. Dalam sebuah jurnal yang diterbitkan oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI) mencatat, bahwa :
”Kepala Daerah incumbent yang maju kembali sebagai calon kepala daerah dalam pilkada (230 orang). Mereka yang menang dan terpilih kembali 143 orang (62,17%), sedangkan incumbent yang lunglai atau kalah hanya 87 orang (37,83%). Keunggulan incumbent yang terlihat mencolok pada pilkada kabupaten/kota, yakni menang 62,73% dan yang kalah 32,27%. Sedangkan pada pilkada provinsi hasilnya berimbang yakni yang menang 50% dan kalah 50%.”
Data yang diterbitkan LSI di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa, betapa kuatnya power yang dimiliki pasangan kandidat dari incumbent yang maju dalam pilkada langsung. Misalnya, di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dari lima kabupaten/kota yang menggelar pilkada langsung yakni Kota Jogja,Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunung Kidul, pasangan kandidat incumbent yang kalah hanya terdapat di Kabupaten Gunung Kidul . Sementara, di Provinsi Jawa Tengah, dari 10 kabupaten/kota yang menggelar pilkada langsung, pasangan kandidat incumbent yang kalah terdapat di tiga kabupaten. Seperti yang diberitakan media online SKH Sinar Harapan yang menyebutkan bahwa :
”Dari hasil pilkada langsung di 10 kabupaten/kota dalam bulan Juni ini, mulai dari Kebumen (5/6), Kota Semarang dan Kabupaten Kendal (26/6), lalu Kabupaten Purbalingga, Rembang, Boyolali, Blora, Sukoharjo, Serta Kota Magelang, dan Surakarta (27/6), hanya tiga orang incumbent kalah yakni di Kota Solo, Kabupaten Boyolali, serta Kabupaten Rembang. Sementara itu, tujuh yang lainnya kembali melanjutkan kepemimpinan lima tahun kedepan.”
Jika dilihat dari segi personal pasangan kandidat, pasangan kandidat incumbent setidaknya sudah mempunyai keunggulan tersendiri dibandingkan dari kandidat non-incumbent seperti, popularitas, citra, penguasaan opini di masyarakat serta penguasaan opini yang ada di media massa , dan persiapan finansial, rekrutmen tim sukses, strategi, taktik pemenangan serta pemahaman karakteristik masyarakat pemilih. Dalam pilkada langsung di Kabupaten Bojonegoro, pada 10 Desember 2007, telah terjadi kompetisi antara pasangan calon incumbent dengan non-incumbent, sehingga masing-masing pasangan calon bersama tim sukses membutuhkan sebuah strategi komunikasi yang efektif. Hal itu dimaksudkan untuk memunculkan kesadaran, rasa simpati, dan dukungan dari para pemilih. Serta bagaimana membina hubungan antara pasangan calon dengan para pemilih, sehingga para pemilih mencoblos pasangan calon yang diusung tim sukses tersebut. Sebagaimana diberitakana media online detikcom, pasangan calon non-incumbent yakni Suyoto-Setyo Hartono telah berhasil memenangkan pilkada langsung di Kabupaten Bojonegoro yang digelar pada 10 Desember 2007 lalu.
”Walaupun terjadi pernghitungan suara ulang dan terdapat penyusutan selisih suara, tapi tetap tidak mengubah hasil kemenangan pasangan cabup-cawabup Suyoto Setyo Hartono dalam pilkada Bojonegoro, Senin (10/12/2007) pekan kemarin. Dengan meraup 279.296 suara (38,45%), Suyoto-Setyo Hartono mengungguli 2 rival kuatnya yang tak lain adalah incumbent. Pasangan Santoso (Bupati sekarang)-Budi Irawanto (Ketua DPC PDI P) pada urutan kedua dengan 230.331 suara (31,71%). Sedangkan tandem Thalhah (Wabup sekarang)-Tamam Syaifunddin (Ketua DPRD) sebagai juru kunci dengan 216.787 suara (29,84%). Sedangkan yang tidak menggunakan hak pilih alias golput 247.751 atau 24,9%.”
Fenomena kemenangan non-incumbent, pasangan kandidat Suyoto-Setyo Hartono, layak disimak terutama bagi mereka yang ingin running dalam pilkada langsung bupati/walikota atau pilkada langsung gubernur. Mengapa pasangan non-incumbent bisa mengalahkan pasangan incumbent yang notabennya juga didukung partai besar atau dapat dukungan terbanyak dari kursi parlemen yang ada di daerah tersebut?. Dalam pilkada langsung di Bojonegoro, komposisi kekuatan partai pendukung dari kursi parlemen DPRD Bojonegoro, seperti yang diberitakan media cetak SKH Radar Bojonegoro, sebagai berikut, yakni :
“Dukungan parlemen pasangan M. Thalhah-Tamam Syaifuddin adalah Partai Golkar, PKB, Partai Bintang Reformasi (PBR), dan Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB). Total jumlah kursi keempat parpol tersebut adalah 25 kursi atau 55 persen. Sedangkan pasangan M. Santoso-Budi Irawanto adalah Partai Demokrat, PDIP, dan PKS. Total jumlah kursi ketiga parpol tersebut adalah 13 kursi. Sementara dukungan parlemen pasangan SuyotoSetyo Hartono adalah PAN, PPP, dan PNBK. Total jumlah kursi ketiga parpol tersebut adalah 7 kursi.”
Pada umumnya di setiap pilkada langsung di gelar, pasangan kandidat yang didukung kursi parlemen terbanyak dan sekaligus incumbent berhasil memenangkan pilkada langsung seperti dalam pilkada langsung Provinsi DKI Jakarta, Kota Jogja, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo. Namun, apa yang terjadi dalam pilkada langsung yang ada di Bojonegoro justru sebaliknya, dukungan kursi parlemen pasangan Suyoto-Setyo Hartono yang paling sedikit yakni 7 kursi, yang telah berhasil meraih kemenangan dalam pilkada langsung tersebut. Sedangkan pasangan M. Thalhah-Tamam Syaifuddin yang mendapat dukungan parlemen paling banyak yakni 25 kursi setara dengan 55 persen, justru perolehan suaranya dari para pemilih paling rendah. Muhammad Asfar, Direktur Pusat Studi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (Pusdeham) yang dikutip kembali oleh Akhmad Zaini dalam sebuah artikelnya berjudul NU dan Pilkada Bojonegoro, mengatakan kemenangan pasangan Toto (Suyoto-Setyo Hartono) di luar prediksi.
Berdasarkan isu yang berkembang di masyarakat Bojonegoro saat masa-masa kampanye atau pra- pencoblosan, pilkada langsung kali pertama yang digelar oleh Kabupaten Bojonegoro akan dimenangkan pasangan Thalhah-Tamam atau pasangan Santoso- Budi Irawanto. Karena selain incumbent, kedua pasangan kandidat tersebut juga mendapat dukungan terbanyak dari kursi parlemen dibanding pasangan kandidat Suyoto-Setyo Hartono, dua pasangan kandidat yang sama-sama bersaing di lingkungan mayoritas warga nahdliyin ini juga mendapat dukungan dari banyak tokoh lokal dan nasional terutama tokoh/kiai Nahdlatul Ulama (NU), sementara pasangan kandidat Suyoto-Setyo Hartono selain pendatang baru, pasangan ini
juga relatif paling miskin dalam eksploitasi tokoh, seperti yang dikemukan Prof. DR. Zainuddin Maliki, M.Si, rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, dalam sebuah artikelnya berjudul Hasil Pemilihan Bupati Bojonegoro, yang dimuat media cetak SKH Jawa Pos, bahwa :
“Salah satu pertanyaan yang penting diajukan adalah mengapa pasangan Suyoto dan Setyo Hartono (Toto) menang? Pasangan itu dinilai di luar prediksi. Prediksi lebih mengarah kepada pasangan M. Talhah dan Tamam Syaifuddin (Tahta) karena dukungan kiai mainstream NU sekaliber Gus Dur dan Kiai Hasyim Muzadi. Bahkan, pasangan Toto diprediksi tidak lebih populer daripada Santoso dan Irwanto (Sowan). Sebab, pasangan Sowan, selain diposisikan sebagai incumbent, memperoleh dukungan kiai khos NU sekaliber KH Abdullah Faqih Langitan.....! Sebaliknya, pasangan Toto, yang keluar menjadi pemenang, paling miskin dalam eksploitasi tokoh. Justru dalam kampanye, yang diajak naik panggung oleh pasangan Toto bukan tokoh atau kiai besar. Yang dia beri kesempatan adalah rakyat biasa, tukang becak, petani, pegawai rendahan atau pedagang kecil....! Terlepas apakah itu dilakukan secara sadar atau hanya kebetulan, pasangan Toto miskin jaringan dengan kiai besar. Begitu miskinnya, Suyoto hanya bisa menyebut-sebut isterinya adalah anak aktivis PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) dan kawan sekolah dari tokoh sekaliber Muhaimin Iskandar.”
Banyak strategi komunikasi yang digunakan masing-masing pasangan kandidat, termasuk pasangan Suyoto-Setyo Hartono. Penggunaan pendekatan pemasaran politik (political marketing) merupakan salah satu pendekatan baru dalam memasarkan atau mengemas pesan-pesan politik kepada masyarakat pemilih, karena pemasaran politik berbeda dengan pemasaran produk bisnis dalam arti sesungguhnya. Tentu saja, konsep-konsep pemasaran yang lazim diterapkan untuk produk komersil tidak bisa diterapkan begitu saja untuk kepentingan politik.
Konsep political marketing memerlukan pendekatan yang beragam sesuai segmentasi pasar yang dibidik atau sesuai dengan karakteristik pemilih, karena produk politik sangat berbeda dengan produk komersil baik ditinjau dari karakteristik produk maupun karakteristik konsumen. Apalagi melihat Suyoto- Setyo Hartono tergolong orang baru di wilayah Bojonegoro, ketokohan dan popularitas pasangan ini belum banyak dikenal oleh Masyarakat Bojonegoro. Untuk itu, memerlukan perencanaan strategi pemasaran politik yang matang dan strategis untuk memenangkan pilkada langsung.
0 comments:
Post a Comment